Gencarkan Hilirisasi, RI Proyeksikan 170 Unit Smelter Nikel untuk Dongkrak Nilai Ekspor

Palu, Sulawesi Tengah - Pemerintah Indonesia semakin mempercepat langkah hilirisasi, khususnya pada komoditas nikel yang menjadi andalan. Berdasarkan data terbaru, jumlah fasilitas pengolahan atau smelter nikel di dalam negeri diperkirakan akan mencapai 170 unit. Angka ini mencakup 79 unit yang saat ini sudah beroperasi, ditambah dengan puluhan proyek yang masih dalam tahap konstruksi dan perencanaan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot mengungkapkan data tersebut dalam Forum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Penghasil Nikel yang digelar di Kota Palu. Ia menyebutkan, selain smelter, terdapat 365 Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel yang tersebar di enam provinsi, yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, Maluku Utara, serta Papua Barat Daya.

Kebijakan pengolahan mineral di dalam negeri ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Pertambangan Mineral dan Batubara. Yuliot menegaskan bahwa hilirisasi sejalan dengan prioritas "Asta Cita" Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan industrialisasi komoditas. Langkah ini dipandang sebagai strategi kemandirian bangsa dan pondasi menuju visi Indonesia Emas 2045 melalui transformasi ekonomi berbasis nilai tambah.

Dampak positif hilirisasi nikel sudah terlihat nyata pada peningkatan nilai ekspor. Yuliot memaparkan, sejak pelarangan ekspor bijih nikel (ore) pada 2020, terjadi lompatan signifikan. Nilai ekspor nikel dan produk turunannya melonjak dari hanya US$ 3,3 miliar pada 2017 menjadi US$ 33,9 miliar pada 2024, atau lebih dari sepuluh kali lipat.

Proyeksi ke depan bahkan lebih optimistis. Program hilirisasi diperkirakan akan menyumbang investasi sekitar US$ 618 miliar hingga tahun 2040. Tidak hanya dari sisi modal, program ini juga diproyeksikan mampu menciptakan sekitar 3 juta lapangan kerja baru serta mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dan nilai ekspor secara signifikan.

Di sisi lain, pemerintah menyadari pentingnya aspek keberlanjutan. Yuliot menekankan bahwa pengolahan mineral harus dilaksanakan sesuai dengan praktik pertambangan yang baik (good mining practice). Hal ini mencakup pengelolaan lingkungan hidup pasca operasi, penanggulangan kerusakan lingkungan, serta pengendalian emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan industri tersebut.

Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel sendiri diinisiasi untuk menjadi wadah penyampaian aspirasi daerah. Ketua DPRD Sulawesi Tengah Mohammad Arus Abdul Karim menyatakan forum yang terdiri dari lima provinsi penghasil nikel ini bertujuan menyatukan suara dan langkah para wakil rakyat daerah bersama eksekutif dan pemangku kepentingan agar kepentingan daerah terdengar dalam kebijakan nasional.

Dengan rencana pengembangan 170 smelter nikel, Indonesia tidak hanya memperkuat posisinya di peta industri mineral global tetapi juga berkomitmen untuk memastikan bahwa kekayaan alam yang dikelola membawa manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan.

Baca Juga: Profil Achmad Hadiat Kismet Hamami: Sang Visioner Pendiri Kerajaan Trakindo

---

Tag 170 Smelter Ekspor Nikel Hilirisasi Nikel Indonesia Emas 2045 Kementerian ESDM Nilai Tambah Mineral Prabowo Subianto Smelter Nikel Indonesia