Sektor Pariwisata Di Kota Bandung Memberikan Kontribusi Sebesar Rp900 Miliar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sektor pariwisata di Kota Bandung memberikan kontribusi sekitar Rp900 miliar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tingkat okupansi penginapan mencapai lebih dari delapan juta pengunjung.

"Kontribusi ini berasal dari pajak hotel, restoran, serta berbagai destinasi wisata," ungkap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Arief Syaifudin, dalam rapat serap aspirasi mengenai perubahan UU Kepariwisataan di Bandung pada hari Rabu.

Arief menambahkan bahwa keberadaan kereta cepat Whoosh, yang melayani sekitar 23 ribu penumpang per hari, juga berpengaruh terhadap angka tersebut. Namun, ia berpendapat bahwa potensi ini dapat ditingkatkan dengan dibukanya kembali Bandara Hussein Sastranegara.

"Hal ini juga didorong oleh permintaan dari pemerintah daerah di Malaysia, Singapura, dan Thailand yang ingin terbang langsung ke Bandung melalui Bandara Hussein Sastranegara," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR, Lamhot Sinaga, menyatakan bahwa kebutuhan transportasi udara di Jawa Barat sebenarnya dapat dipenuhi oleh BIJB Kertajati.

"Selain itu, dukungan transportasi dapat menggunakan Whoosh dan jalur darat, meskipun akses dari beberapa wilayah seperti Kertajati dan stasiun kereta cepat belum sepenuhnya terhubung dengan semua destinasi wisata yang ada di Jawa Barat," tuturnya.

Ke depan, Lamhot menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong penerapan angkutan pengumpan atau feeder secara lebih tegas. 

"Harapannya adalah aksesibilitas ke seluruh objek wisata di Jawa Barat dapat terbuka," ujarnya.

Di sisi lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jawa Barat mengungkapkan bahwa sektor pariwisata di wilayah tersebut sedang menghadapi krisis akibat berbagai isu yang muncul, yang menjadi tantangan bersama untuk diatasi.

Sekretaris Disparbud Jawa Barat, Ani Widiani, menjelaskan bahwa langkah pertama yang diperlukan adalah manajemen yang efektif untuk mengantisipasi bencana, diikuti dengan pengelolaan sampah di lokasi wisata serta penanganan pungutan liar yang dapat merusak citra pariwisata di Jawa Barat.

Menurut Ani, hal ini memerlukan perhatian yang serius karena dapat mengancam keberlangsungan investasi di sektor ekonomi kreatif di Jawa Barat, di mana untuk tahun 2023, investasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp15 triliun, dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp7,4 triliun. Pada tahun 2024, diperkirakan PMA akan meningkat menjadi Rp35 triliun dan PMDN menjadi Rp8 triliun.

"Isu-isu ini memerlukan perhatian dari semua pihak, karena dapat mengganggu citra pariwisata Jawa Barat. Sebenarnya, yang terlibat dalam hal ini tidak hanya sektor pariwisata, tetapi juga komponen lain dari para pemangku kepentingan," tuturnya.