Kementerian ATR Berhasil Menyelamatkan Aset Negara Senilai Setengah Triliun Di Kota Malang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah berhasil menyelamatkan aset negara senilai sekitar setengah triliun rupiah di Kota Malang, Jawa Timur, dari total luas aset sebesar 6.904 m2 yang telah disertipikatkan dengan nilai mencapai Rp500 miliar.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni, telah menyerahkan 12 Sertipikat Hak Pakai kepada Pemerintah Kota Malang.

Sertipikat tersebut diserahkan secara langsung kepada Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, di Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Malang, Jawa Timur pada hari Senin, 2 September. 

“Alhamdulillah, ini berarti kita dapat menyelamatkan aset negara senilai sekitar setengah triliun rupiah,” ungkap Raja Juli Antoni di lokasi penyerahan sertipikat tanah.

Sertipikat yang diberikan kepada Pemerintah Kota Malang ini merupakan Sertipikat Tanah Elektronik. Hal ini sejalan dengan implementasi pelayanan elektronik di Kantah Kota Malang yang dimulai sejak 3 Juni 2024.

Pada kesempatan tersebut, juga diserahkan 10 Sertipikat Tanah Elektronik untuk tanah wakaf yang akan digunakan sebagai masjid dan yayasan di wilayah sekitar Kota Malang.

Selain itu, terdapat 40 sertipikat tanah yang merupakan hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diserahkan kepada warga Kelurahan Polehan.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menyatakan bahwa dengan adanya Sertipikat Tanah Elektronik, masyarakat akan merasa lebih aman. “Terlebih lagi, dengan Sertipikat Tanah Elektronik, tingkat keamanan tanah ini akan meningkat, mengurangi risiko kejahatan yang dilakukan oleh mafia tanah,” ujarnya sebagaimana dirilis oleh Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Timur, Lampri, menyampaikan beberapa pencapaian program pertahanan di lingkungan Kanwilnya. Pencapaian tersebut mencakup PTSL tahun 2024, penyerapan anggaran, pelayanan elektronik, serta status Kabupaten/Kota Lengkap di Jawa Timur.

“Dari tujuh karesidenan yang kami kelola, alhamdulillah, pada awalnya kami berada di peringkat 15, kini kami telah mencapai peringkat 3 di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kunjungan atau monitoring evaluasi (monev) ini, kami memperoleh hasil yang signifikan, Pak Wamen. Hasil yang kami capai jauh melampaui target yang ditetapkan untuk bulan Oktober. Semua ini berkat kerja keras rekan-rekan, sehingga pencapaian tersebut dapat terwujud,” jelas Lampri.

Dalam acara ini, hadir seluruh Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, perwakilan Forkopimda Kota Malang, Ketua Nahdlatul Ulama Kota Malang, Ketua IPPAT Kota Malang, serta Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto.