Pemerintah Provinsi Jawa Barat Mempercepat Transformasi Digital Dalam Penyediaan Layanan Publik

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa Jawa Barat, beserta seluruh kabupaten dan kotanya, berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik. 

"Kami, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar serta Kadiskominfo dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, melakukan konsolidasi untuk mempercepat transformasi digital, khususnya dalam layanan publik," kata Herman dalam pernyataannya di Bandung, pada hari Jumat.

Ia mengharapkan agar layanan publik di Jawa Barat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat, lebih baik, lebih mudah, lebih terjangkau, dan lebih aman. Salah satu langkah yang diambil adalah melalui transformasi digital yang sangat penting untuk memenuhi tuntutan masyarakat di era disrupsi digital.

"Kami terus melakukan konsolidasi karena transformasi digital hanyalah alat; yang terpenting adalah bagaimana kita dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Intinya adalah bagaimana masyarakat dapat memperoleh layanan publik yang terbaik," ungkap Herman.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika telah meluncurkan Jabar Digital Service (JDS) atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial. JDS memiliki tugas untuk memanfaatkan data dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan mendorong masyarakat Jawa Barat agar lebih cakap digital, serta menghasilkan produk digital untuk mempercepat transformasi layanan publik di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Kepala Dinas Kominfo Jawa Barat, Ika Mardiah, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengembangkan Sapawarga sebagai Jabar SuperApps yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi, layanan, dan menyampaikan aspirasi. Selain itu, Ekosistem Data Jawa Barat juga telah terintegrasi, termasuk Open Data Jabar, Satu Data Jabar, dan Satu Peta Jabar. Terdapat dua dashboard yang disediakan, yaitu untuk publik dan eksekutif yang dapat diakses oleh para pemimpin.