PAN Menghormati Keputusan PP Muhammadiyah Untuk Menerima Pengelolaan Tambang

Selasa, 30 Juli 2024

    Bagikan:
Penulis: Samuel Irvanda
(Gambar: ANTARA/Handout/aa)

Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, memberikan penghormatan terhadap keputusan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah yang menerima pengelolaan tambang dari pemerintah, mengingat keputusan tersebut bersifat independen dan mandiri. 

Ia menjelaskan bahwa sebelum mengambil keputusan, PP Muhammadiyah telah melakukan kajian yang mendalam serta mendengarkan masukan dari para ahli. Saleh meyakini bahwa organisasi keagamaan tersebut akan sangat berhati-hati dalam setiap langkah yang diambil. 

"Terlebih lagi, isu mengenai tambang ini menarik perhatian publik. Biasanya, setelah keputusan diambil, pelaksanaannya akan dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab," ungkap Saleh dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta pada hari Selasa. 

Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini menilai bahwa keputusan untuk menerima konsesi tambang adalah hal yang wajar, mengingat Muhammadiyah merupakan organisasi kemasyarakatan yang telah berkontribusi bagi bangsa ini sejak era penjajahan.

Dikatakan juga bahwa Muhammadiyah memiliki kemampuan yang tidak diragukan dalam melayani umat. Dengan ribuan sekolah, ratusan perguruan tinggi, ratusan rumah sakit, dan ratusan atau bahkan ribuan mesjid, serta berbagai usaha amal lainnya, Muhammadiyah telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Menurutnya, Muhammadiyah memiliki para ahli dari berbagai bidang ilmu, banyak di antaranya memiliki latar belakang pendidikan dari luar negeri. Jika Muhammadiyah dipercaya untuk mengelola tambang, hal tersebut dilakukan oleh persyarikatan, bukan oleh individu demi kepentingan pribadi. Manfaat yang diperoleh pasti untuk kepentingan umat dan masyarakat.

 Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah mengambil keputusan untuk menerima tawaran konsesi atau izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan oleh pemerintah.

"Organisasi Muhammadiyah bersedia untuk menerima izin pengelolaan tambang tersebut dengan pertimbangan utama untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat luas," ungkap Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam konferensi pers yang diadakan di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Minggu (28/7).

Haedar menjelaskan bahwa Muhammadiyah menyadari adanya masalah sosial dan lingkungan yang terkait dengan usaha tambang dan sektor lainnya. Namun, setelah dilakukan analisis, disimpulkan bahwa sektor pertambangan juga menawarkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(Samuel Irvanda)

Baca Juga: Bahlil Perketat Tata Kelola Tambang Untuk Cegah Dampak Lingkungan
Tag

    Bagikan:

Berikan komentar
Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.