Bahlil Perketat Tata Kelola Tambang Untuk Cegah Dampak Lingkungan

Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengambil langkah tegas dengan memperketat tata kelola sektor pertambangan. Kebijakan ini merupakan respons terhadap berbagai dampak lingkungan yang muncul dari aktivitas pertambangan yang tidak terkendali selama ini. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan industri pertambangan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Bahlil menegaskan bahwa pembenahan tata kelola pertambangan tidak bisa ditunda lagi. Sektor pertambangan harus berkontribusi positif bagi perekonomian nasional tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip ekonomi hijau menjadi landasan utama dalam kebijakan baru ini.

Beberapa poin kunci dalam penguatan tata kelola mencakup penertiban izin usaha pertambangan. Pemerintah akan melakukan audit menyeluruh terhadap pemegang izin untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Izin yang tidak memenuhi standar akan dicabut tanpa kompromi.

Aspek pengelolaan limbah tambang mendapat perhatian khusus dalam kebijakan ini. Perusahaan tambang diwajibkan menerapkan teknologi pengolahan limbah yang memenuhi baku mutu lingkungan. Sistem monitoring real-time akan diterapkan untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan.

Rehabilitasi lahan pascatambang menjadi fokus penting lainnya. Perusahaan kini diwajibkan menyediakan dana jaminan rehabilitasi yang cukup dan memiliki rencana jelas untuk pemulihan ekosistem. Implementasi rencana ini akan diawasi secara ketat oleh pemerintah daerah dan pusat.

Kebijakan ini juga mendorong penerapan pertambangan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Perusahaan didorong untuk mengadopsi praktik terbaik internasional dalam operasional mereka. Standar keberlanjutan menjadi kriteria penting dalam evaluasi kinerja perusahaan.

Dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam implementasi kebijakan ini. BKPM akan berkoordinasi erat dengan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memastikan konsistensi pengawasan. Capacity building bagi aparat daerah akan terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Dengan kebijakan ini, Bahlil berharap dapat menciptakan industri pertambangan yang berwawasan lingkungan. Transformasi menuju pertambangan berkelanjutan diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Baca Juga: Prabowo Perintahkan Bahlil Eksekusi Proyek PLTS 100 GW Segera

---

Tag Bahlil Dampak Lingkungan Investasi Berkelanjutan Pertambangan Tata Kelola Tambang