Konflik Militer Thailand-Kamboja Memanas, Indonesia Serukan Komitmen Gencatan Senjata

Jakarta - Pemerintah Indonesia secara resmi menyampaikan keprihatinan dan kekhawatiran mendalam atas berlanjutnya konflik bersenjata di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Melalui Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, Indonesia menegaskan bahwa eskalasi konflik ini berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia sebagai bagian aktif dari komunitas ASEAN. Sikap ini merefleksikan kepedulian Indonesia terhadap kondisi perdamaian regional.

Indonesia secara khusus mendorong kedua negara yang bertikai, Thailand dan Kamboja, untuk segera kembali berpegang pada komitmen gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan yang dimaksud adalah Kuala Lumpur Peace Accord, yang menjadi landasan hukum dan politik penting untuk meredakan ketegangan. Yvonne menekankan bahwa kesepakatan ini merupakan instrumen kunci untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak lagi. Kepatuhan terhadap kesepakatan damai dinilai sebagai langkah pertama yang sangat krusial.

Sebagai negara anggota ASEAN, Indonesia menekankan pentingnya penyelesaian segala bentuk sengketa melalui jalur diplomasi dan perundingan damai. Yvonne Mewengkang menyatakan bahwa dialog dan komunikasi konstruktif harus terus dikedepankan oleh semua pihak. Pendekatan damai ini sejalan dengan prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh ASEAN. Indonesia berkomitmen untuk mendukung segala upaya yang mengarah pada perdamaian berkelanjutan.

Baca Juga: Bukan Sekadar Liburan, Luxury Family Travel Sebagai Investasi Emosional Lintas Generasi

Selain seruan untuk gencatan senjata, Indonesia juga mendesak Thailand dan Kamboja untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu eskalasi lebih lanjut. Pemerintah RI mengedepankan semangat kerja sama regional dan persaudaraan antar bangsa di kawasan. Harapannya adalah kedua negara dapat menyelesaikan akar permasalahan tanpa menggunakan kekuatan militer. Stabilitas kawasan dinilai sebagai kepentingan bersama semua negara ASEAN.

Di luar pernyataan resmi pemerintah, muncul gagasan dari kalangan akademisi mengenai peran yang dapat diambil Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto, menilai Presiden RI Prabowo Subianto memiliki potensi untuk bertindak sebagai mediator dalam konflik ini. Gagasan ini menawarkan bentuk keterlibatan yang lebih proaktif daripada sekadar pernyataan seruan.

Hikmahanto berpendapat bahwa kapasitas Presiden Prabowo sebagai pemimpin negara besar di ASEAN dapat dimanfaatkan untuk mendamaikan kedua negara yang bertikai. Mediasi tersebut, menurutnya, harus dilandasi oleh amanat Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Peran aktif Indonesia seperti ini dapat memberikan nilai tambah dalam dinamika diplomasi kawasan.

Lebih lanjut, Hikmahanto memperingatkan bahwa konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja tidak hanya berdampak pada kedua negara tersebut. Konflik ini berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di seluruh kawasan ASEAN. Stabilitas keamanan merupakan prasyarat penting bagi kemajuan ekonomi regional. Karena itu, penyelesaian konflik ini menjadi kepentingan kolektif.

Dengan menyuarakan seruan damai dan membuka potensi peran mediasi, Indonesia menunjukkan kepemimpinan dalam menjaga tatanan regional. Langkah-langkah diplomatik yang diambil diharapkan dapat mendorong Thailand dan Kamboja ke meja perundingan. Upaya kolektif ASEAN dan dorongan dari anggota seperti Indonesia diharapkan mampu meredakan ketegangan. Perdamaian di perbatasan kedua negara akan menjadi berkah bagi stabilitas seluruh Asia Tenggara.

---

ASEAN Diplomasi Indonesia Gencatan Senjata Konflik Thailand Kamboja Kuala Lumpur Peace Accord Stabilitas Kawasan